Pajak Penjualan Rumah???
Peraturan Pemerintah No. PP 71 / 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau
Bangunan menyatakan hal-hal sebagai berikut :
- Atas penghasilan
yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan (PPh).
-
Besarnya PPh yang dimaksud adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah
bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nilai
pengalihan hak yang dimaksud di sini adalah nilai yang tertinggi antara
nilai berdasarkan akta pengalihan hak dengan Nilai Jual Obyek Pajak
tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan kecuali:
a. dalam hal pengalihan hak kepada Pemerintah, adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan;
b. dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang, adalah nilai menurut risalah lelang tersebut.
- Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh tersebut adalah:
a.
Orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (2) huruf a dan huruf b yang jumlah brutonya kurang dari Rp
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang
dipecah-pecah;
b. Orang pribadi yang menerima atau memperoleh
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c;
c.
Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau
bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badankeagamaan atau
badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk
koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut
tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
d. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan warisan;
Sesuai
dengan peraturan di atas, maka atas penjualan rumah tersebut terhutang
PPh sebesar 5% oleh penjual, kecuali bila penjualan rumah tersebut masuk
dalam kategori yang dikecualikan.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan
UU
No. 21 Tahun 1997 sebagimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) menyatakan
hal-hal sebagai berikut :
- BPHT adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
-
Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau
bangunan oleh orang pribadi atau badan.
- Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:
a. perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c.
badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi
tersebut;
d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karenaperbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
e. orang pribadi atau badan karena wakaf;
f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
-
Objek pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat, dan pemberian
hak pgelolaan pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
-
Tarif pajak yang ditetapkan adalah sebesar 5% (lima persen) dari Nilai
Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP), yaitu Nilai Perolehan Objek
Pajak (NPOP) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek PajakTidak Kena
Pajak (NPOPTKP).
Sesuai dengan peraturan tersebut di atas, maka
BPHTB adalah pajak yang dibayarkan atas perolehan hak atas tanah dan
atau bangunan, dengan demikian terhutang oleh pembeli, dan tarifnya
adalah sebesar 5% . Tidak dikenakan apabila termasuk dalam daftar objek
pajak yang tidak dikenakan BPHTB.
- See more at: http://agenproperti.blogspot.com/2010/10/pajak-penjualan-rumah.html#sthash.s2yHOj0P.dpuf
Pajak Pembelian Rumah???
Peraturan Pemerintah No. PP 71 / 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau
Bangunan menyatakan hal-hal sebagai berikut :
- Atas penghasilan
yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan (PPh).
-
Besarnya PPh yang dimaksud adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah
bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nilai
pengalihan hak yang dimaksud di sini adalah nilai yang tertinggi antara
nilai berdasarkan akta pengalihan hak dengan Nilai Jual Obyek Pajak
tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan kecuali:
a. dalam hal pengalihan hak kepada Pemerintah, adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan;
b. dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang, adalah nilai menurut risalah lelang tersebut.
- Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh tersebut adalah:
a.
Orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (2) huruf a dan huruf b yang jumlah brutonya kurang dari Rp
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang
dipecah-pecah;
b. Orang pribadi yang menerima atau memperoleh
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c;
c.
Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau
bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badankeagamaan atau
badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk
koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut
tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
d. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan warisan;
Sesuai
dengan peraturan di atas, maka atas penjualan rumah tersebut terhutang
PPh sebesar 5% oleh penjual, kecuali bila penjualan rumah tersebut masuk
dalam kategori yang dikecualikan.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan
UU
No. 21 Tahun 1997 sebagimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) menyatakan
hal-hal sebagai berikut :
- BPHT adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
-
Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau
bangunan oleh orang pribadi atau badan.
- Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:
a. perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c.
badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi
tersebut;
d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karenaperbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
e. orang pribadi atau badan karena wakaf;
f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
-
Objek pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat, dan pemberian
hak pgelolaan pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
-
Tarif pajak yang ditetapkan adalah sebesar 5% (lima persen) dari Nilai
Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP), yaitu Nilai Perolehan Objek
Pajak (NPOP) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek PajakTidak Kena
Pajak (NPOPTKP).
Sesuai dengan peraturan tersebut di atas, maka
BPHTB adalah pajak yang dibayarkan atas perolehan hak atas tanah dan
atau bangunan, dengan demikian terhutang oleh pembeli, dan tarifnya
adalah sebesar 5% . Tidak dikenakan apabila termasuk dalam daftar objek
pajak yang tidak dikenakan BPHTB.
Pajak Transaksi Rumah Sekunder???
Andaikanlah bahwa kini Anda berencana membeli rumah di Jakarta. Karena
punya cukup dana, Anda bermaksud membeli tunai, bukan menggunakan kredit
pemilikan rumah atau KPR keluaran bank.
Lantas, karena ingin
rumah tersebut ada di kawasan yang sudah ramai, juga tak terlalu jauh
dari pusat kota, Anda mencari perorangan yang menjual rumah sekunder via
kantor agen properti—pengembang sudah tentu tak memasarkan rumah
sekunder.
Ketemu. Seorang agen properti mendapatkan rumah di Jakarta
Selatan seharga lebih kurang Rp2 miliar untuk Anda. Rumah tersebut
berluas kaveling 500-an m2, dan berluas bangunan 400 m2.
Kepada sang
agen, Anda memang tak perlu memberikan fee karena yang menanggung biaya
tersebut ya pihak penjual. Namun, Anda mesti menyiapkan dana untuk
membayar sejumlah pajak kepada negara.
Apa saja pajak tersebut? Mari kita simak bersama.
1. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
BPHTB merupakan pajak yang disematkan pemerintah untuk perolehan hak atas tanah dan bangunan.
BPHTB
tidak dikenakan bila nilai transaksi properti tak melebihi Rp60 juta.
Karena rumah yang Anda beli berharga jauh melebihi Rp60 juta, sudah
tentu BPHTB mesti dibayar.
Adapun rumus menghitung besar BPHTB sebagai berikut:
(Harga jual hunian - Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak) x 5%
Untuk wilayah Jakarta, besar Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah Rp60 juta.
Alhasil, besar BPHTB rumah Anda adalah:
(Rp2 Miliar – Rp60 Juta) x 5% = Rp9.700.000
2. BBN (Bea Balik Nama)
Sudah
tentu, SHM (Sertifikat Hak Milik) rumah tersebut mesti dialihkan
menjadi atas nama Anda. Adapun nilai BBN tersebut, secara sederhana dan
rata-rata, berkisar 2% dari nilai transaksi.
Alhasil, untuk nilai transaksi rumah Anda tersebut, penentuan nilai BBN yang mesti dibayar sebagai berikut:
Rp2 miliar x 2% = Rp40 juta.
Itulah pajak-pajak yang mesti Anda tanggung sebagai pembeli rumah sekunder.
Ah,
ya, sekadar informasi tambahan, khusus buat pihak penjual rumah
tersebut, selain membayar fee kepada agen properti yang besarnya sekitar
2%, ia mesti membayar PPh (Pajak Penghasilan) ke negara. Nah, besar
pajak tersebut 5% dari nilai transaksi.
Postingan
